Bupati Minta SKPD Lakukan Percepatan Pelaksanaan Proyek 2015.

DSC_0523

PURBALINGGA, HUMAS – Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2015. Hal itu perlu dilakukan agar pelaksanaan kegiatan 2015 dapat tepat waktu, tepat manfaat, efisien dan efektif dengan hasil yang berkualitas dan tidak ada lagi putus kontrak.

“Kegiatan yang direncanakan pada 2015 agar dapat dilelang lebih awal, terutama untuk proyek-proyek yang gagal lelang pada 2014 lalu,” ujar Bupati saat membuka Rakor Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 di Pendapa Dipokusumo, Senin (5/1).

Bupati juga meminta pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mereview sebab-sebab sejumlah proyek pada 2014 mengalami gagal lelang. Setelah evaluasi, proyek-proyek tersebut harus dapat dilelang lebih awal.

“Perencanaan kegiatan 2014 juga harus dilakukan lebih cermat. Saya yakin semua bisa. SKPD harus lebih serius dalam melaksanakan tugas-tugas tahun 2015,” tandasnya.

Diungkapkan, APBD murni 2014 terdapat alokasi anggaran sebesar 1,296 triliun sedangkan APBD Perubahan Rp 1,446 triliun. Pada 2014, total kegiatan belanja langsung sejumlah 1.807 kegiatan dengan menyerap anggaran Rp 556,2 miliar.

Dari 214 kegiatan yang pengadaanya  melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), hanya 188 kegiatan yang berhasil dilelang. Tiga kegiatan, dokumen lelangnya dikembalikan kepada SKPD (tidak dilelang-red) dan 18 kegiatan gagal lelang. Tahun ini ada 2 kegiatan yang putus kontrak yakni proyek irigasi Pining di desa Losari kecamatan Rembang dan proyek jembatan Kali Ranu jalur jalan Sinduraja – Pengadegan.

Sedangkan untuk rencana kegiatan tahun anggaran 2015, telah ditetapkan dalam APBD murni  sebesar Rp 1,516 triliun. APBD ini terdapat peningkatan sejumlah 219,6 miliar atau 17 persen  jika dibandingkan dengan APBD murni 2014.

“Percepatan harus diawali dengan penyusunan DPA SKPD lebih awal agar pada minggu keempat Januari ini dapat diserahkan kepada Bupati. Termasuk standar indek harga satuan juga harus segera disusun,” jelas Sekretaris Daerah Imam Subijakto.

Sementara, Ketua DPRD Tongat, mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan jajaran eksekutif. Menurut catatannya, pelaskanaan kegiatan 2014 belum diikuti perencanaan yang baik sehingga capaian kegiatan tidak maksimal.

Menurut Tongat, perencanaan harus mengantisipasi alokasi waktu, keterbatasan material dan alat serta kondisi cuaca. “Harus ada perbaikan- perbaikan sehingga tidak terjadi keterlambatan pekerjaan. Terutama perencanaan harus dipercepat diikuti persiapan regulasi yang terkait,” katanya.

Dari pihak asosiasi jasa konstruksi  yang diwakili Supriyatno, juga meminta perencanaan kegiatan yang dilakukan pihak konsultan perencanaan dapat dikonsultasikan dengan SKPD. Hal ini dimaksudkan agar bila ada hal-hal yang kurang tepat dalam perencanaan dapat segera diperbaiki sehingga diperoleh hasil konstruksi yang sesuai harapan pemkab.

“Kalau nantinya ada ketidaktepatan hasil kegiatan, bukan pihak rekanan saja yang dipojokan namun juga melibatkan semua  pihak  termasuk konsultan perencanaan dan SKPD bersangkutan,”  katanya. (Hardiyanto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bapem © 2014 Frontier Theme